Jika tidak ada solusi berarti untuk mengurai kemacetan, diprediksi Jakarta pada jam-jam sibuk bakal macet total pada tahun 2012 nanti. Menurut Ririn Sefsani, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Walhi, lebih cepat daripada perkiraan 2014. Jakarta adalah kota terpadat nomor tiga di dunia.
Ririn punya perhitungan. Jika setahun rata-rata jumlah mobil bertambah 500.000 per tahun, maka kendaraan pribadi di Jakarta pada penghujung 2011 bisa lebih dari 5,9 juta unit kendaraan. Jika luas jalan tak beranjak naik dan terpaku pada luas 40,1 kilometer persegi, maka luas kendaraan sama dengan luas jalan yang tersedia.
Prediksi Ririn tidak jauh berbeda dengan perkiraan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2009 sekitar 6,7 juta unit, dengan 2,4 juta kendaraan roda empat. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan kendaraan 8,1% per tahun atau sekitar 500.000. Sementara itu, pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun. "Jika jalan tidak ditambah dan kendaraan tidak dikurangi, maka macet total tinggal menunggu waktu," kata Udar.
Seharusnya, tambah Udar, dengan jumlah kendaraan seperti di atas, maka rasio luas jalan terhadap luas wilayah Jakarta minimal 10%. Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, akibat kemacetan maka kecepatan perjalanan hanya 10-15 kilometer per jam.
Kondisi ini termasuk paling rendah di kawasan ASEAN. Kota-kota lain seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok memiliki kecepatan lebih tinggi. "Karena itu, kota-kota tersebut memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik," kata Danang. Soal daya saing ini, Danang menambahkan, harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pusat. Kemacetan menghambat mobilitas orang dan barang serta berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.
Danang menilai masalah transportasi di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari daya dukung kota itu terhadap jumlah penduduk yang sudah melebihi ambang batas normal. Jakarta yang seluas 660 km2 kini dihuni 9,5 juta penduduk. Lalu kota-kota satelitnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dihuni 24,5 juta orang. "Itu artinya, 12%-13% dari penduduk Indonesia," katanya.
Di seluruh Jabodetabek adalah 40 juta-50 juta perjalanan per hari. Kemudian setiap hari ada 20,7 juta perjalanan masuk dan keluar Jakarta dari Bodetabek. "Ini berarti, penyebab persoalan kemacetan Jakarta tidak hanya masalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga pemkot dan pemkab sekitarnya," kata Danang.
Kemacetan yang tanpa pernah ada jalan keluarnya itu memicu kerugian. Menurut Udar Pristono, kerugian ekonomi yang mencakup pemborosan biaya operasional kendaraan nilainya mencapai Rp 17,2 trilyun per tahun. Pemborosan BBM mencapai Rp 10 trilyun. Jadi dampak langsung dari kemacetan total senilai Rp 27,2 trilyun.
Hitungan angka itu belum mencakup aspek hilangnya waktu produktif milik warga yang dibuang di jalan. Juga, masih banyak dampak yang sulit dihitung dengan uang, seperti terganggunya aspek emosional dan psikologis warga.
Milatia Kusuma Mu'min, Country Director Institute for Transportation and Development Policy Indonesia melihat sudah saatnya presiden mengambil alih komando. Kemacetan ini adalah lintas sektor dan melibatkan kementerian berbeda sehingga harus duduk dalam satu forum dan satu komando. Di sana harus keluar sejumlah keputusan strategis untuk membenahi sektor transportasi Ibu Kota. Selama ini, koordinasi lintas sektor sudah ada, namun tidak lengkap dan di tingkat implementasi melempem. Majalah Gatra
