Hari ini Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh, dan Kepala BP Migas Raden Priyono.
Raker tersebut membahas soal "Cost Covery (RPP Cost Recovery and Capping Cost Recovery) dan Bagi Hasil Migas".
Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Haryani Hilman menilai Menkeu Sri Mulyani tidak pantas menjadi bendahara negara. Menkeu disebut sebagai kasir negara saja. Karena, ia dapat uang tapi tidak tahu dari mana.
"Terimanya gelondongan saja. Kalau Pak Darwin ngasih ke kantong kiri Rp 100 juta, Ibu Sri Mulyani diam saja. Seharusnya Ibu tanya asal-usul uangnya," ujar Dewi Haryani Hilman.
Dewi juga mengkritisi pemerintah soal bagi hasil Migas. Beberapa daerah kecewa karena bagi hasil Migas tidak merata.
"Yang paling mendapat sorotan adalah soal Blok Cepu. Kita langsung dapat informasi dari Gubernur dan DPRD Jateng, mereka kecewa. Begitu juga dengan Bangka Belitung mengenai bagi hasil. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia protes mengenai bagi hasil," tegas Dewi.
Sumber : http://www.rakyatmerdeka(dot)co.id/news/2010/02/18/88320/Sri-Mulyani-Pantas-Jadi-Kasir,-Bukan-Bendahara
