Polisi menemukan transfer uang belanja senilai rp 3,6 miliar di rekening Milana, staf DRPD DKI Jakarta dari suaminya Gayus Tambunan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, itu kepada penyidik mengaku, uang miliaran yang dikirim ke rekening Milana Anggraeni (30), untuk belanja rutin rumah tangga. Uang itu diduga hasil tindak pidana yang dilakukan Gayus.
"Sementara hal itu sudah ditanyakan kepada Gayus, itu (untuk) belanja rutin rumah tangga mereka. Itu masih kami dalami," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang di Mabes Polri, Rabu (7/4).
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak M Tjiptardjo pasca kasu Gayus, para pegawai dari institusi pajak menuai dampaknya. "Sekarang, kalau lihat pegawai Kantor Pajak, orang bilang, Gayus, Gayus. Kalau pas naik angkot, kelihatan tulisan Ditjen Pajak, diteriakin, maling, Gayus. Ini sangat menyedihkan," kata Tjiptardjo, yang didampingi sejumlah direktur di lingkungan Ditjen Pajak. Ia juga menyesalkan adanya gerakan facebooker antibayar pajak.
Menurutnya, efek-efek negatif ini harus segera direspons agar tak menghambat penerimaan negara dari sektor perpajakan. "Di satu sisi mengamankan penerimaan negara, di sisi lain, ada masalah seperti ini. Oleh karena itu, tidak bisa hanya Ditjen Pajak sendiri. Perlu kerja sama semua pihak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah menurun," kata Tjiptardjo. Pada kesempatan itu, Tjiptardjo juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan jajarannya menindaklanjuti kasus Gayus. Salah satunya penonaktifan dan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Terkait merebaknya kasus makelar kasus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduga ada mafia dalam kasus penanganan ilegal loging atau pembalakan liar yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. "Saya percaya ada mafia di ilegal loging. Saya minta Satgas (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum) harus bisa menjamah itu, untuk mengurangi bahkan menghentikannya,"kata Presiden.
Menurut Presiden, pemberantasan mafia kasus ilegal loging sangat penting selain untuk penegakan hukum juga untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menyampakan terimakasih atas dukungan LSM Green Peace dan Walhi yang selama ini terus mengkritik dan peduli terhadap pemeliharaan lingkungan hidup di Indonesia. "Semangat Pemerintah dan LSM itu sama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden mendorong agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bermitra dengan LSM Lingkungan Hidup untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan agar semua oknum di instansi yang terkait kasus Gayus Tambunan dibersihkan untuk menyelesaikan kasus itu. "Saya menginstruksikan hal sama dilakukan di instansi lain (selain Kemkeu) sesuai aturan dan hukum yang berlaku," katanya.
Sedangkan Jaksa Agung berjanji akan merombak para penjabat di institusi penegak hukum itu terkait temuan kasus mafia perpajakan yang melibatkan sejumlah jaksa yang mengadili perkara Gayus Tambunan. "Setiap ada indikasi dalam struktur itu yang terlibat (kasus) pasti akan ada perubahan,"kata Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Jaksa Agung juga mengiyakan bahwa perubahan struktural atau reposisi yang akan dilakukan cukup besar. Namun Hendarman menolak menjelaskan berapa banyak pejabat Kejaksaan yang akan dimutasi. "Jangan tanya dulu (level pejabat). Iya reposisi ada," katanya. Hendarman menolak dikatakan bahwa pihaknya lambat dalam menindak pejabat-pejabat Kejaksaan yang diduga terlibat dalam kasus Gayus, karena pihaknya sebagai penegak hukum harus mengumpulkan bukti-bukti sebelum mengeluarkan keputusan.
"Saya ini penegak hukum jadi harus mengumpulkan bukti-bukti dulu baru mengambil keputusan. Bagi Kejaksaan Agung, alat buktinya lengkap baru diambil keputusan, karena mereka juga berhak menentang keputusan yang diambil," katanya.
Hendarman menjelaskan kasus dugaan keterlibatan sejumlah jaksa dalam kasus Gayus saat ini masih dalam pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan dan diharapkan laporannya selesai dan diserahkan pada dirinya Kamis sore besok (8/4). "Jadi hasilnya besok lah sabar, sekarang sudah diperiksa, kemarin saja sampai jam 12 malam kita periksa," katanya.
Mengenai masih adanya sejumlah jaksa yang terlibat dalam mafia kasus peradilan, Hendarman mengatakan hal itu bukanlah bukti dirinya gagal karena penyebab persoalan ini adalah karena masalah moral di kalangan jaksa. "Masalah itu bukan masalah dalam kegagalan, itu masalah moral, masalah moral itu bagaimana membangun moral. Ada suatu sistem yang tidak pas. Saya berusaha untuk membangun moral dengan nasihat, dengan hukuman, punish, siapa yang salah di-punish, siapa bagus di-reward. Ini kan sudah saya jalani, tetapi ada saja, jadi ya punish-punish saja untuk membangun moral," katanya.
Hendarman pun menyatakan siap mundur jika dianggap dirinya tidak mampu mengatasi masalah mafia peradilan yang ada di Kejaksaan. "Saya siap kok, mundur itu bagian kecil bagi saya tapi kalau saya disuruh menghadapi masalah akan saya selesaikan maslaah itu. Tidak ada masalah saya mundur," katanya.
